JAKARTA – Nusaone.co.id | Upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Kabupaten Pidie Jaya pascabencana terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Persoalan sumber daya air menjadi salah satu perhatian utama karena berkaitan erat dengan keselamatan masyarakat, keberlangsungan pertanian, serta upaya mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Untuk mempercepat penanganan tersebut, Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, MA., S.Sos., ME., bersama kepala dinas terkait selama beberapa hari melakukan berbagai agenda di Jakarta. Kehadiran mereka menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah daerah menyampaikan langsung kebutuhan masyarakat kepada pemerintah pusat.
Salah satu agenda penting dilaksanakan pada Kamis, 17 September 2026, melalui pertemuan dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw. Dalam pertemuan itu, Bupati membawa sejumlah persoalan lapangan yang membutuhkan dukungan dan penanganan lintas kewenangan.
Ada tiga kebutuhan utama yang disampaikan Pemkab Pidie Jaya. Pertama, penanganan sungai dan sedimentasi, terutama Krueng Meureudu, termasuk upaya pengamanan tebing dan jeti yang dinilai penting untuk menjaga fungsi sungai serta memberikan perlindungan bagi kawasan di sekitarnya.
Kebutuhan kedua menyangkut penguatan jaringan irigasi. Pemerintah daerah mendorong agar jaringan irigasi yang mendukung lahan pertanian masyarakat dapat ditangani secara optimal, sehingga aktivitas pertanian kembali berjalan dengan baik dan masyarakat memiliki dukungan infrastruktur yang memadai untuk mengolah lahan mereka.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur pengendali air, termasuk sabodam dan rencana Bendungan Lhok Pineung. Infrastruktur tersebut diusulkan sebagai bagian dari langkah jangka panjang dalam mendukung pengelolaan air sekaligus memperkuat ketahanan daerah menghadapi potensi bencana.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sibral bersama kepala dinas teknis memaparkan kondisi lapangan dan kebutuhan penanganan secara langsung. Penyampaian dilakukan agar berbagai usulan tersebut dapat dibahas berdasarkan aspek teknis, kewenangan serta skala prioritas pemerintah pusat, sehingga langkah penanganannya dapat disusun secara lebih terarah.
Menanggapi penyampaian tersebut, Dirjen SDA Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw mengapresiasi komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Pemkab Pidie Jaya. Dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum di lapangan juga menjadi bagian dari koordinasi yang dibangun untuk mendukung penanganan persoalan sumber daya air.
Bupati Sibral menegaskan, persoalan air tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh keselamatan masyarakat, perlindungan lahan pertanian dan keberlanjutan pemulihan pascabencana. “Kita datang membawa persoalan dan kebutuhan masyarakat untuk dicarikan jalan keluarnya bersama. Kita tidak ingin hanya menyampaikan aspirasi, tetapi membangun kerja sama agar ada tindak lanjut yang jelas,” ujar Bupati. Ia berharap komunikasi dengan pemerintah pusat dapat berlanjut menjadi penanganan bertahap dan terukur, sehingga sungai semakin tertata, irigasi kembali berfungsi optimal, risiko banjir dapat ditekan, dan manfaat rehab-rekon benar-benar dirasakan masyarakat Pidie Jaya.
