BATAM — Nusaone.co.id | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh mendorong agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dapat diperpanjang setelah 2027. Ia menilai keberlanjutan dana tersebut sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat kemampuan fiskal Aceh dalam menghadapi berbagai kebutuhan daerah.
Usulan tersebut disampaikan Dek Fadh dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I yang membahas sejumlah isu strategis di Pulau Sumatera. Pertemuan berlangsung di Hotel Wyndham Panbil, Batam, Jumat (11/9/2026), dan dihadiri Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sestama BNPB, perwakilan kementerian terkait serta sejumlah kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
Dalam kesempatan itu, Dek Fadh turut memaparkan kondisi Aceh setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Menurutnya, kebutuhan anggaran pemulihan yang dituangkan dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) mencapai sekitar Rp153 triliun, sementara pemerintah pusat menyetujui sekitar Rp58 triliun.
Besarnya kebutuhan tersebut, kata Dek Fadh, menunjukkan masih adanya ruang pembiayaan yang harus dipenuhi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan secara optimal. Karena itu, Aceh membutuhkan dukungan fiskal yang kuat untuk membangun kembali infrastruktur, membantu masyarakat terdampak, sekaligus memastikan roda pembangunan tetap berjalan.
Dek Fadh menjelaskan, alokasi dana Otsus Aceh sejak 2023 telah mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 2 persen menjadi 1 persen dari DAU nasional. Kondisi tersebut semakin dirasakan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran. Ia pun menilai momentum revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dapat menjadi jalan untuk memperjuangkan keberlanjutan dana Otsus.
“Solusinya adalah perpanjang kembali dana Otsus Aceh yang tahun 2027 akan berakhir,” ujar Dek Fadh. Ia mengusulkan agar dalam revisi UUPA, masa berlaku dana Otsus diperpanjang sekaligus alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5 persen dari DAU nasional.
“Jadi ini adalah solusi pembangunan Aceh. Kami mau pemberian dana Otsus 2,5 persen langsung dimulai tahun 2027,” tegasnya. Menurut Dek Fadh, peningkatan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah Aceh untuk melanjutkan pembangunan dan menangani berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian.
Selain dana Otsus, Dek Fadh juga menyoroti kebutuhan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat bencana. Ia mempertanyakan apakah bantuan pembangunan rumah sebesar Rp60 juta masih mencukupi di tengah meningkatnya harga bahan bangunan, terutama semen. Ia menyebut kapasitas produksi Semen Andalas sekitar 3.700 ton per hari, sedangkan kebutuhan Aceh mencapai sekitar 4.200 ton per hari.
Kondisi tersebut, menurutnya, turut memicu kelangkaan dan kenaikan harga semen di sejumlah kabupaten di Aceh yang bahkan mencapai sekitar Rp120 ribu per sak. “Dengan harga semen mahal saat ini apakah wajar nilai bantuan bangun ulang rumah Rp60 juta? Karena itu perlu dievaluasi dan ditinjau kembali,” ujarnya. Ia juga meminta pembenahan sungai menjadi bagian penting dari rehabilitasi pascabencana agar kapasitas sungai mampu menampung debit air ketika hujan deras.
Di akhir pemaparannya, Dek Fadh menegaskan bahwa pembangunan kembali Aceh harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya membangun rumah dan infrastruktur, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan bencana. Ia turut menyinggung kejelasan legalitas bendera Aceh sebagai simbol daerah yang berkaitan dengan kesepakatan damai dalam MoU Helsinki. Menurutnya, keberlanjutan dana Otsus merupakan bagian penting untuk memastikan Aceh memiliki kemampuan fiskal yang memadai dalam melanjutkan pembangunan sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana. (**)
