PIDIE JAYA – Nusaone.co.id | Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terus mendorong percepatan pemulihan pascabanjir hidrometeorologi dengan memastikan masyarakat terdampak dapat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan. Upaya tersebut menjadi perhatian utama dalam kunjungan tim pemerintah pusat ke sejumlah lokasi terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Sabtu (8/8/2026).
Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos, ME, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Oriza Safitri serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), menyambut dan mendampingi tim pemerintah pusat dalam peninjauan tersebut.
Bupati Sibral Malasyi menegaskan, kunjungan lintas kementerian sangat penting dalam memasuki perpanjangan masa transisi menuju pemulihan. Menurutnya, kebutuhan masyarakat tidak lagi sebatas penanganan dampak fisik bencana, tetapi juga menyangkut pemulihan produktivitas dan perekonomian warga.
“Prioritas kita sekarang adalah bagaimana masyarakat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan. Lahan pertanian harus kembali produktif, tambak dan usaha perikanan harus dipulihkan, perdagangan harus bergerak dan masyarakat yang terdampak harus mendapatkan dukungan untuk bangkit,” tegas Sibral.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung sejumlah lokasi terdampak, mulai dari hunian sementara (huntara), lahan pertanian, tambak dan kolam masyarakat, pasar, UMKM hingga potensi ekonomi kreatif. Tim pemerintah pusat berjumlah sekitar 20 orang dan melibatkan unsur Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Pada sektor pertanian, Pemkab Pidie Jaya menyampaikan persoalan kerusakan jaringan irigasi dan tingginya endapan lumpur pada lahan persawahan. Pemerintah daerah mendorong kajian cepat dan pemetaan lahan untuk menentukan areal yang masih dapat direhabilitasi sebagai sawah maupun lahan yang membutuhkan alternatif pemanfaatan.
Pemkab Pidie Jaya juga mengusulkan dukungan sekitar Rp150 miliar untuk rehabilitasi dan pencetakan lahan serta meminta tambahan alat berat. Bantuan satu unit ekskavator dari pemerintah pusat dinilai sangat membantu, namun tambahan armada dibutuhkan agar penanganan lahan terdampak dapat dipercepat.
Selain pertanian, sektor kelautan dan perikanan menjadi perhatian, terutama rehabilitasi tambak dan kolam serta pemulihan aktivitas nelayan dan pembudidaya ikan. Masyarakat yang mengalami kerusakan ringan maupun yang telah melakukan pemulihan secara mandiri diharapkan segera memperoleh bantuan sarana produksi, termasuk benih dan pakan.
“Pemulihan bukan hanya membersihkan lahan atau memperbaiki infrastruktur. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat kembali memiliki modal untuk berproduksi dan mendapatkan penghasilan,” kata Sibral. Ia menegaskan Pemkab Pidie Jaya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dunia usaha dan berbagai pihak terkait agar proses pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran dan masyarakat dapat kembali produktif. (Prokopim)
