BANDA ACEH — Nisaone.co.id | Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE atau Dek Fadh, mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipulihkan. Dorongan itu disampaikan setelah dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Selasa (8/9/2026).
Rakor tersebut dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting dan diikuti Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana bersama sejumlah kementerian terkait. Pertemuan itu menjadi langkah bersama untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat penanganan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Dek Fadh mengikuti rapat dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Aceh dengan didampingi Plt. Sekda Aceh Taufik, ST, M.Si., serta Asisten II Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robby Irza. Turut hadir Imran, perwakilan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Dalam Negeri RI untuk wilayah penanganan pascabencana di Aceh.
Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah langkah percepatan pemulihan, terutama pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak bencana. Hunian tetap menjadi kebutuhan penting agar warga yang kehilangan atau harus meninggalkan tempat tinggalnya dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.
Rapat koordinasi itu juga diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah. Sinergi lintas instansi tersebut diperlukan agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan selaras dari tingkat pusat hingga daerah.
Usai mengikuti rakor, Dek Fadh menginstruksikan penerima anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan bantuan keuangan agar segera merealisasikan anggaran untuk kepentingan penanganan bencana. Ia menekankan bahwa anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara cepat dan tepat sesuai arahan pemerintah pusat.
“Saya menginstruksikan kepada penerima anggaran TKD dan bantuan keuangan agar secepat mungkin merealisasikan dana untuk kepentingan penanganan bencana, sesuai perintah Bapak Menteri Dalam Negeri melalui kami,” ujar Dek Fadh.
Khusus untuk Aceh, rakor tersebut turut melibatkan sejumlah kepala daerah dari wilayah terdampak, yakni Bupati Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, serta Wali Kota Lhokseumawe. Keterlibatan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program pemulihan di lapangan.
Pemerintah Aceh berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam menangani dampak bencana. Melalui percepatan anggaran, pembangunan hunian tetap, serta koordinasi yang terpadu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan berjalan efektif, tepat sasaran, dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat Aceh yang terdampak. (**)
