JAKARTA — Nusaone.co.id | Potensi gas di Blok South Andaman dan North Andaman dinilai dapat membuka peluang strategis bagi Aceh untuk berkembang menjadi salah satu pusat diplomasi energi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Potensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan ekonomi, tetapi juga menyangkut posisi strategis Indonesia dalam geopolitik energi regional.
Pandangan itu disampaikan Rahmat Razi Aulia, Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta. Ia menilai sumber daya energi pada era geopolitik modern dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi tawar negara dalam hubungan internasional.
Menurut Rahmat, posisi geografis Aceh menjadi salah satu faktor utama yang membuat potensi Gas Andaman memiliki nilai strategis. Aceh berada di kawasan yang berdekatan dengan Selat Malaka dan menghadap Samudra Hindia, dua kawasan maritim yang memiliki peran penting dalam perdagangan dan distribusi energi internasional.
Kondisi tersebut, kata dia, memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadikan pengembangan Gas Andaman sebagai bagian dari strategi diplomasi energi. Kerja sama dapat diarahkan dengan sejumlah negara yang memiliki kebutuhan energi tinggi, seperti Jepang, Korea Selatan, India, Bangladesh serta negara-negara ASEAN.
Rahmat menjelaskan diplomasi energi juga dapat memperkuat politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas dan aktif. Melalui kerja sama energi, investasi, teknologi dan perdagangan, Indonesia dapat membangun kemitraan dengan berbagai negara tanpa harus terseret dalam persaingan geopolitik antara kekuatan besar dunia.
Namun, ia mengingatkan agar pengembangan Gas Andaman tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Pengalaman pengelolaan Gas Arun di Aceh menjadi pelajaran bahwa kekayaan sumber daya alam harus disertai tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, pengembangan Gas Andaman perlu dibarengi pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan lingkungan serta transparansi dalam pengelolaan. Pemerintah Aceh juga dinilai perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan agar pembangunan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah.
Selain itu, Pemerintah Aceh dapat berkontribusi melalui diplomasi ekonomi daerah atau paradiplomacy. Bentuknya antara lain promosi investasi, pengembangan kawasan industri energi, kerja sama riset serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dengan tetap berada dalam kerangka kewenangan pemerintah pusat di bidang politik luar negeri.
Jika dikelola secara tepat, Gas Andaman dinilai dapat menjadi lebih dari sekadar proyek migas. Potensi tersebut dapat menjadi instrumen diplomasi energi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kerja sama regional dan membuka peluang bagi Aceh untuk tampil sebagai salah satu simpul strategis geopolitik energi di kawasan Indo-Pasifik. (*)
