PIDIE JAYA – Nusaone.co.id | Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie Jaya, Dr. Munawar Ibrahim, S.KP., M.PH., meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat proses pemulihan pascabanjir melalui kerja sama lintas sektor. Penegasan itu disampaikan saat menerima audiensi Ketua Tim Satgas Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP), Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., beserta rombongan di Ruang Rapat Setdakab Pidie Jaya, Kamis.
Menurut Munawar, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi hanya dapat terwujud apabila seluruh instansi bergerak secara terpadu. Ia juga meminta seluruh OPD memanfaatkan kehadiran pemerintah pusat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat terdampak banjir.
“Kehadiran pemerintah pusat harus kita manfaatkan untuk menyampaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai kita lalai, karena ini menyangkut percepatan pemulihan kehidupan warga. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri, semuanya harus bergerak bersama,” ujar Munawar.
Dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa sebanyak 20.187 unit rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir. Dari jumlah itu, 13.187 unit mengalami rusak ringan, 3.921 unit rusak sedang, dan 3.069 unit rusak berat yang memerlukan penanganan lanjutan.
Pemerintah daerah juga melaporkan perkembangan penanganan di sektor perumahan. Sebanyak 1.342 unit hunian sementara (huntara) telah dibangun, dengan 1.324 unit sudah ditempati warga. Selain itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan kepada 1.431 kepala keluarga, sedangkan 389 kepala keluarga lainnya masih dalam proses penyaluran.
Untuk mendukung pemulihan permanen, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah mengusulkan pembangunan 5.971 unit hunian tetap (huntap) Tahap II bagi rumah rusak sedang dan berat melalui skema insitu maupun mandiri. Di sektor air bersih, dari kebutuhan 155 titik sumur bor, baru terealisasi 52 titik sehingga masih terdapat 103 titik yang perlu segera dibangun.
Ketua Tim Satgas PRRP, Dr. Imran, mengatakan kerusakan jalan lingkungan akibat sedimentasi lumpur, genangan air, serta kerusakan struktur jembatan harus menjadi prioritas penanganan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi usulan utama dalam koordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta agar penanganannya dapat segera direalisasikan.
Selain itu, Imran meminta seluruh OPD tidak menunda pemanfaatan alokasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah tersedia. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan memperkuat publikasi capaian pembangunan melalui data dan dokumentasi visual. Menurutnya, pemerintah harus menjawab berbagai narasi negatif dengan kerja nyata, data yang akurat, dan progres pemulihan yang terukur. (Forkopimda)
