Nusaone.co.id | MeulabohKomite Pelaksanaan Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS) merevisi struktur kepengurusannya dalam musyawarah besar yang digelar di Auditorium Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh, Rabu (17/6/2026).
Langkah tersebut dinilai sebagai upaya konsolidasi untuk melanjutkan perjuangan pembentukan provinsi baru yang selama ini diperjuangkan oleh masyarakat kawasan barat selatan Aceh.
Dalam musyawarah tersebut, peserta forum secara aklamasi menunjuk H. Kamaruddin, SE sebagai Ketua KP3 ABAS. Kamaruddin dikenal sebagai pengusaha sekaligus politisi senior yang dinilai memiliki kapasitas membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Sementara posisi Sekretaris dipercayakan kepada Drs. Meurah Ali, sedangkan jabatan Bendahara diamanahkan kepada Usman Razali, SE, politisi dari PKB.
Perombakan kepengurusan ini diharapkan menjadi energi baru bagi perjuangan pemekaran Provinsi Aceh Barat Selatan yang telah bergulir sejak awal tahun 2000-an.
Berdasarkan Informasi yang dihimpun, gagasan pembentukan Provinsi ABAS mulai mengemuka sekitar 2003 dan dideklarasikan pada 2005. Wilayah yang diusulkan bergabung meliputi enam kabupaten, yakni Aceh Jaya, Aceh Barat, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Barat Daya (Abdya), dan Aceh Selatan.
Pendukung pemekaran menilai pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan daerah, mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di kawasan barat selatan Aceh yang selama ini dinilai belum berkembang secara optimal.
Musyawarah KP3 ABAS juga dihadiri Rektor Universitas Teuku Umar, Prof. Dr. H. Ishak Hasan, M.Si., bersama sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh politik dari kawasan barat selatan Aceh.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain Drs. Zuriat Suparjo, S.P, T. Sukandi, Amiruddin, SH, Darmansyah, S.Pd., M.M., Teuku Nazir Ali, Adi Darmawan, dan Ahmad Fadli.
Selain itu, perwakilan dari enam kabupaten yang menjadi bagian dari usulan Provinsi ABAS juga hadir untuk menyatakan dukungan terhadap kelanjutan perjuangan pemekaran wilayah tersebut.
Forum tersebut menegaskan kembali komitmen bersama untuk terus memperjuangkan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan melalui jalur konstitusional dan komunikasi politik dengan pemerintah pusat serta DPR RI.
