NusaOne.co.id | Banda Aceh – Ketua Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia (FKUI) Aceh, T. Ayatullah Bani Baeit atau akrab disapa Dek Tam, menyambut positif dan mengapresiasi pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang meminta agar gas dari Wilayah Kerja South Andaman tidak langsung dialirkan keluar daerah tapi di olah terlebih dahulu di kawasan KEK, Menurut DekTam, pengolahan gas di dalam negeri, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, adalah harga mati bagi kepentingan buruh dan penguatan ekonomi rakyat Aceh.
“Dari perspektif buruh, ini bukan sekadar soal nilai tambah ekonomi. Ini soal hidup mati kami. Selama puluhan tahun, Aceh hanya jadi pemasok bahan mentah. Buruh lokal hanya jadi penonton di negeri sendiri, sementara lapangan kerja berkualitas terus menguap ke luar daerah,” tegas Bang Tam dalam jumpa pers di Banda Aceh, Selasa (3/6/2026).
Ia menjelaskan, jika gas South Andaman diolah di KEK Arun, maka akan tercipta efek berganda yang luar biasa bagi dunia kerja di Aceh. Tidak hanya lapangan kerja langsung di sektor hilir industri petrokimia, tetapi juga ribuan lapangan kerja tidak langsung di sektor logistik, perawatan, konstruksi, hingga jasa penunjang lainnya.
“Kami buruh butuh pekerjaan yang tetap, upah yang layak, dan jaminan sosial. Pengolahan lokal akan membuka pabrik-pabrik turunan. Itu artinya, anak-anak Aceh tidak perlu lagi merantau ke Malaysia ,Medan atau Batam hanya untuk jadi buruh kasar. Mereka bisa bekerja dengan aman dan dekat keluarga,” ujar Dek Tam.
Tam juga mengingatkan sejarah pahit panjang konflik Aceh dengan pemerintah pusat yang salah satunya dipicu oleh ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam. “Semua hasil alam Aceh dikeruk, dikirim keluar, dan hanya sedikit yang kembali ke rakyat. Kemiskinan struktural itulah yang melahirkan perlawanan. Sekarang jangan ulang kesalahan yang sama. Biarkan buruh Aceh bangkit dari sumber dayanya sendiri,” tegasnya.
Data menunjukkan Aceh masih menyandang status provinsi termiskin di Sumatra dan salah satu termiskin di Indonesia. Bang Tam meminta perhatian serius pemerintah pusat agar tidak mengulang pola eksploitasi masa lalu. “Jangan sampai gas South Andaman hanya lewat, tapi kesejahteraan buruh tak pernah sampai. Kami minta kebijakan yang memihak rakyat kecil, bukan pemodal besar di luar Aceh,” pungkasnya.
FKUI Aceh berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan hilirisasi dan memastikan agar pembangunan KEK Arun benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya. “Tanpa penguatan ekonomi dari bawah, Aceh akan tetap miskin meski tanahnya kaya akan minyak dan gas,” tutup dekTam.(*)
