PIDIE JAYA – Nusaobe co id | Wacana pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari tokoh masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya. Gagasan tersebut muncul seiring evaluasi pemerintah terhadap skema distribusi makanan bergizi, termasuk keberlanjutan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
Tokoh masyarakat yang akrab disapa Bang Brewok, Muhammad Rissan, menilai skema MBG melalui SPPG yang telah berjalan sejak awal pencanangan program sebaiknya tidak serta-merta diubah. Menurutnya, sistem yang sudah dibangun dan berjalan perlu dipertahankan sembari terus diperkuat melalui evaluasi terhadap berbagai kekurangan yang ditemukan di lapangan.
“Skema pendistribusian MBG dari SPPG yang sudah ada sangat penting untuk dipertahankan karena sudah berjalan dari awal pencanangan hingga hari ini,” ujar Bang Brewok.
Ia menjelaskan, perubahan pola pelaksanaan MBG secara menyeluruh justru dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan baru. Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian antara lain pemenuhan standar gizi, keamanan pangan, mekanisme pengawasan serta tata kelola anggaran agar program tetap berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi penerima.
Karena itu, Bang Brewok berpandangan bahwa apabila dalam pelaksanaan SPPG masih ditemukan kekurangan, langkah yang lebih tepat adalah melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas. Evaluasi, menurutnya, penting dilakukan untuk memastikan sistem yang telah berjalan menjadi semakin baik, bukan justru dihentikan atau diganti tanpa kajian yang matang.
“Pola yang sudah ada memang harus dievaluasi dan diperbaiki. Jangan sampai karena ada persoalan akhirnya merusak sistem yang sudah dibangun,” katanya.
Terkait wacana pelibatan kantin sekolah, Bang Brewok mengakui bahwa konsep tersebut memiliki kelebihan karena kantin berada lebih dekat dengan lingkungan sekolah dan penerima manfaat. Namun, kedekatan lokasi saja dinilai belum cukup menjadi alasan untuk menentukan perubahan skema, mengingat kondisi dan fasilitas setiap sekolah tidak sama.
Ia menilai tidak semua sekolah memiliki kantin yang memenuhi standar dan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Oleh sebab itu, wacana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dengan melihat kesiapan masing-masing sekolah, daerah, sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta kemampuan pengawasan sebelum diterapkan lebih luas.
Bang Brewok juga mengingatkan agar alasan efisiensi anggaran tidak justru berujung pada bertambahnya titik pengadaan dan pengelolaan yang sulit diawasi. Menurutnya, setiap proses yang berkaitan dengan pengadaan makanan maupun penggunaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan, memiliki pengawasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai karena niatnya efisiensi anggaran malah justru membuka banyak titik baru yang sulit diawasi. Kalau ada pengadaan dan pengelolaan dana, semuanya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Bang Brewok menyampaikan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tetap diperlukan, namun pembenahan sebaiknya dilakukan secara tepat sasaran. Ia mengibaratkan persoalan dalam sebuah sistem seperti keberadaan tikus di dalam rumah, yang menurutnya tidak harus diselesaikan dengan membongkar seluruh rumah, melainkan dengan mencari sumber masalah dan mengatasinya. “Bila ada tikus di dalam kamar, jangan dibongkar rumahnya, namun yang harus dilakukan adalah mengusir tikus agar tidak masuk lagi ke rumah kita,” pungkas Bang Brewok. (**)
