BANDA ACEH – nusaone.co.id | Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta seluruh Baitul Mal di Aceh menerapkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara transparan. Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu (15/7/2026).
Rakor yang diikuti seluruh komisioner Baitul Mal kabupaten dan kota se-Aceh tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, serta menyamakan langkah dalam meningkatkan tata kelola Baitul Mal yang profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.
Dalam sambutannya, Dek Fadh menegaskan bahwa transparansi merupakan kunci utama dalam pengelolaan dana umat. Menurutnya, kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila setiap pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Insya Allah kalau transparan, rakyat pasti percaya kepada Baitul Mal. Ini salah satu kuncinya,” ujar Dek Fadh.
Wakil Gubernur juga mengingatkan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga yang lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki. Karena itu, lembaga tersebut harus mampu menunjukkan tata kelola yang baik, profesional, dan amanah agar keberadaannya semakin memberi manfaat bagi masyarakat Aceh.
Sebagai contoh, Dek Fadh menyinggung pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang tetap konsisten menjalankan amanah sesuai ikrar wakaf. Meski pernah muncul usulan agar manfaat wakaf diperluas untuk seluruh masyarakat Indonesia, nazir tetap berpegang teguh pada ketentuan bahwa wakaf tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Aceh.
Selain itu, Pemerintah Aceh telah mengusulkan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurut Dek Fadh, apabila usulan tersebut disetujui, perusahaan-perusahaan di Aceh akan semakin terdorong menunaikan zakat melalui Baitul Mal sehingga penghimpunan dana umat dapat meningkat.
Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk. Muhammad Yunus, mengatakan Rakor Baitul Mal se-Aceh menjadi wadah memperkuat sinergi antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal kabupaten dan kota. Ia mengakui tantangan yang dihadapi masih relatif sama, terutama belum optimalnya dukungan dari para pemangku kebijakan di daerah serta masih dominannya penerimaan zakat profesi dari ASN.
Melalui Rakor tersebut, Pemerintah Aceh dan Baitul Mal berharap terbangun sinergi yang semakin kuat dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan dana umat. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf demi kesejahteraan masyarakat Aceh.(*)
(Arju Na Fahlefi)
