Nusasone.co.id | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengungkapkan, tingginya angka inflasi yang masih membayangi perekonomian Aceh saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian Penanganan Pemulihan Pascabencana Aceh bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Fadhlullah menyampaikan bahwa berdasarkan data kementerian, Aceh saat ini berada pada posisi kedua daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah pusat agar stabilitas ekonomi daerah dapat segera terjaga.
Selain persoalan inflasi, Fadhlullah juga memaparkan perkembangan realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh yang hingga kini telah mencapai sekitar 45 persen. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat penyerapan anggaran guna mendukung program pembangunan dan pemulihan ekonomi masyarakat.
“Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,” kata Fadhlullah di hadapan peserta rapat.
Rakor tersebut turut membahas perkembangan pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah beberapa bulan lalu. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyoroti masih banyaknya infrastruktur dasar dan lahan pertanian yang belum pulih sepenuhnya.
Menurut Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, persoalan yang paling mendesak saat ini adalah rehabilitasi sawah, jaringan irigasi, jembatan, serta normalisasi sungai guna mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dalam mempercepat proses pemulihan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisis Satgas Nasional, sebanyak 10 dari 18 kabupaten/kota terdampak telah kembali berfungsi secara normal. Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sektor pertanian, termasuk perbaikan sawah, irigasi, dan lahan yang terdampak bencana.
Tito menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pemulihan Aceh, termasuk memperjuangkan keberlanjutan dana otonomi khusus. Ia juga meminta pemerintah daerah segera memanfaatkan anggaran yang tersedia agar program pemulihan dapat berjalan maksimal dan usulan anggaran tahun berikutnya dapat diproses dengan baik.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri wakil dari 18 kabupaten/kota terdampak bencana serta perwakilan berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses pemulihan pascabencana di Aceh.(*)
(Arju Na Fahlefi)
