PIDIE JAYA – Nusaone.co.id | Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi MA, S.Sos, ME mendorong pengendalian inflasi daerah dilakukan secara cepat, terukur dan berbasis data. Pemerintah daerah diminta mengedepankan langkah antisipasi agar kenaikan harga dan gangguan pasokan dapat dicegah sejak dini.
Hal itu disampaikan Sibral Malasyi dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2026 di Aula Ruang Rapat Setdakab Pidie Jaya, Jumat (28/8/2026).
Bupati meminta seluruh anggota TPID dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) memperkuat koordinasi serta komunikasi untuk mengidentifikasi potensi kenaikan harga, keterbatasan pasokan dan gangguan distribusi yang dapat berdampak terhadap masyarakat.
Menurutnya, evaluasi TPID perlu dilakukan secara rutin minimal dua minggu sekali. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap persoalan dapat segera dibahas dan dicarikan solusi bersama sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Kita harus mengantisipasi sebelum persoalan itu terjadi. Kalau kita bisa mengendalikan lebih awal, tentu lebih baik daripada kita baru bergerak setelah persoalan terjadi,” tegas Sibral Malasyi.
Salah satu perhatian utama dalam pengendalian inflasi adalah ketersediaan data harga dan pasokan sembilan bahan pokok dari setiap kecamatan. Data tersebut diminta diperbarui dan dilaporkan secara berkala sehingga pemerintah dapat mengetahui komoditas yang mengalami kenaikan harga sekaligus penyebabnya.
Bupati juga meminta pengawasan distribusi diperkuat karena perubahan harga tidak hanya dipengaruhi produksi, tetapi juga kelancaran rantai pasok dan kondisi pasar. Seluruh OPD diminta mengambil peran sesuai kewenangan serta membangun sinergi dengan BPS, pelaku usaha, pemerintah kecamatan dan pemangku kepentingan lainnya.
Menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada peringatan hari-hari besar Islam, khususnya Maulid Nabi Muhammad SAW, pemerintah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kelangkaan dan kenaikan harga komoditas strategis. Operasi pasar, penguatan pasokan, pengawasan distribusi serta komunikasi dengan pelaku usaha perlu disiapkan sebagai langkah antisipatif.
Sibral Malasyi menegaskan pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada rapat dan laporan, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan. “Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat kita mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujarnya. (Prokopim)
