PIDIE JAYA – Nusaone.co.id | Harapan nelayan terhadap normalisasi Kuala Meureudu pascabanjir bandang kembali dipertanyakan. Kapal keruk (dredger) bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang diterima Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada 27 Juni 2026 disebut telah berada di kawasan Kuala Meunasah Balek, Meureudu, namun progres pengerukan dinilai belum sebanding dengan kebutuhan mendesak masyarakat nelayan.
Bantuan kapal keruk tersebut sebelumnya diharapkan menjadi solusi cepat untuk mengatasi pendangkalan alur sungai dan muara akibat material yang terbawa banjir bandang. Normalisasi diperlukan untuk membuka kembali jalur pelayaran, memperlancar mobilitas kapal nelayan, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pesisir.
“Sudah sejak 27 Juni kapal keruk bantuan pusat itu berada di Kuala Meureudu,” kata Bang Man, salah seorang nelayan asal Meureudu. Menurutnya, pendangkalan terjadi mulai dari aliran sungai hingga kawasan muara Krueng Meureudu setelah diterjang banjir bandang.
Ia berharap pengerukan dilakukan secara serius dan berkelanjutan, bukan sekadar menghadirkan alat berat tanpa target pekerjaan yang jelas. Nelayan membutuhkan kepastian bahwa alur Kuala Meureudu dapat kembali aman dan mudah dilalui kapal.
Kondisi Kuala Meureudu menjadi perhatian karena kawasan tersebut merupakan salah satu jalur utama keluar-masuk kapal nelayan dari berbagai wilayah Pidie Jaya. Pendangkalan membuat aktivitas nelayan terganggu, terutama saat kondisi air surut.
Sejumlah nelayan bahkan harus menunggu air pasang agar boat dapat melintasi bagian kuala yang dangkal. Kondisi tersebut menambah waktu dan biaya operasional serta menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari laut.
Nelayan lainnya menilai bantuan pemerintah pusat akan terkesan setengah hati apabila keberadaan kapal tidak diikuti progres nyata di lapangan. “Kalau progresnya lamban dan tidak ada solusi konkret dari pemerintah, sama saja membiarkan nelayan kehilangan sumber penghidupannya,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai progres pengerukan, target penyelesaian, kendala teknis, serta langkah konkret berikutnya. Bagi nelayan, Kuala Meureudu bukan sekadar alur air, melainkan pintu utama menuju laut dan sumber nafkah keluarga.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Abu Laot Pidie Jaya terkait keluhan nelayan dan kondisi pendangkalan Kuala Meureudu belum membuahkan hasil karena yang bersangkutan belum berhasil dihubungi. Nelayan berharap kapal keruk segera bekerja optimal sehingga normalisasi Kuala Meureudu benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi pesisir pascabanjir bandang. (**)
